Diberdayakan oleh Blogger.

Minggu, 28 Oktober 2018

Asas Pemeriksaan Persidangan

1. Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum.
- hadirin harus bersikap hormat.
- laraangan membawa senjata api.
- harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang.

2. Hadirnya Terdakwa dalam Persidangan.
Ada dua kemungkinan tidak hadirnya terdakwa di persidangan;
1. Terdakwa dipanggil secara sah (maka apabila seperti ini kejadiannya, Ketua Majelis menunda persidangan dan memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa sekali lagi untuk sidang pada hari berikutnya yang telah ditentukan).
2. Terdakwa sudah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Maka, menurut pasa; 154 ayat (4) dan (6) KUHAP:
a) Pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan (menunda persidangan), dan memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa pada sidang selanjutnya.
b) Apabila telah dipanggil secara sah untuk keduakalinya, dan terdakwa tidak juga hadir tanpa keterangan yang sah, maka ketua majelis dapat memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa pada persidangan pertama berikutnya (Pasal 154 ayat 6)
Yang dimaksud dengan alasan yang sah sebagaimana pasal diatas sebutkan yaitu: misalnya terdakwa sakit (dikuatkan oleh surat dokter). atau, karena halangan yang patut dan wajar, misalnya, terdakwa terkena musibah. Alasaan yang sah dengan sendirinya akan menghapus wewenang dari Ketua Majelis untuk menghadirkan terdakwa secara paksa.
Apabila dalam suatu perkara terdakwa ada beberapa orang, kemudian pada hari sidang tidak semua terdakwa hadir, maka hal tersebut diatur dalam pasal 154 ayat (5) yang berketentuan:
1. Persidangan dapat dilangsungkan untuk memeriksa terdakwa yang hadir. Namun hal tersebut kembali kepada Ketua Majels, apabila Ketua Majelis beranggapan lebih bijak untuk menunda pemeriksaan untuk memanggil kembali terdakwa yang tidak hadir pada sidang berikutnya. Karena, frasa pada pasal tersebut berbunyi “dapat” maka hal tersebut tegantung dari kebijaksanaan Ketua Majelis.
2. Namun, apabila persidangan terus dilangsungkan untuk terdakwa yang hadir saja, maka Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa yang tidak hadir pada sidang berikutnya.
Namun, apabila pada sidang berikutnya tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Ketua Majelis dapat mengambil kebijaksanaan:
1. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa secara paksa.
2. Apabila Penuntut Umum masih belum bisa menghadirkan secara paksa sedangkan pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir sudah mendekati penyelesaian pemeriksaan, maka “pengambilan Putusan” dapat dilakukan terhadap terdakwa yang hadir. Sedangkan untuk terdakwa yang tidak hadir pemeriksaannya ditunda hinga Penuntut Umum dapat menghadirkan secara paksa.
3. Ketua Majelis Memimpin Pemeriksaan
Dalam pasal 271 KUHAP menegaskan bahwa Ketua Majelis memimpin jalannya persidangan serta menjaga tata tertib persidangan. Hal tersebut sesuai dengan sistem pembuktian negatif, sebagaimana dianut dalam undang-undang kita. Pembuktian negatif mewajibkan hakim mencari kebenaran yang hakiki dalam membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan batas minimum pembuktian menntut undang-undang dengan alat bukti yang sah.
Kedudukan Ketua Majelis sebagai pemimpin sidang menempatkan dirinya sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya pemeriksaan terdakwa. Namun, tanpa melenyapkan hak terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan sesuatu yang menjadi hak dan kewajibannya sebagaimana undang-undang amanatkan untuk mereka (terdakwa dan penuntut umum), Ketua Majelislah yang akan menentukan permintaan tersebut, diterima atau ditolak.
4. Pemeriksaan Secara Langsung dengan Lisan.
Pasal 153 ayat (2) huruf (a) KUHAP menegaskan, dalam memimpin pemeriksaan persidangan dilangsungkan secara “langsung dengan lisan”, tidak boleh pemeriksaan dilakukan dengan perantara tulisan, baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali bagi mereka yang bisu dan tuli, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis.
Tujuan dari pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan tidak lain agar persidangan benar-benar dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Sebab dari pemeriksaan tersebut, tidak hanya keterangan (terdakwa dan saksi) yang dapat didengar dan diteliti. Tetapi sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan.
Dalam pemeriksaan “langsung dengan lisan” ini tidak dibatasi menggunakan bahasa apapun, namun dalam ketentuan disebut bahasa indonesia. Namun apabila terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa indonesia, maka dapat menggunakan juru bahasa. Namun, jika pemeriksaan menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah, maka harus dialih bahasakan ke bahasa indonesia. Karena dalam berita acara harus tertulis bahasa indonesia. Jika tidak, maka dapa mengakibatkan putusan “batal” demi hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 153 ayat (4) KUHAP.
Berbeda dengan perkara perdata, dimana hakim dapat melakukan pemeriksaan baik secara lisan maupun tulisan, dan para pihak pun dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dalam pemeriksaan persidangan, sehingga para pihak tidak hadir di persidangan. Namun, cara tersebut tidak diperbolehkan dalam perkara pidana, walaupun terdakwa telah menunjuk penasihat hukum.
Fungsi dan kedudukan penasihat hukum dalam perkara pidana tidak dapat menggantikan terdakwa dalam pemeriksaan, karena sasaran utama dalam pemeriksaan pidana adalah terdakwa bukan penasihat hukum.
5. Wajib Menjaga Pemeriksaan Secara Bebas
Sebagaimana penjelasan pasal 153 ayat (2) huruf b. pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebsa. Baik terhadap terdakwa maupun saksi tidak boleh dilakukan penekanan atauu ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan mereka saat memberikan keterangan. Bahkan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan terhadap terdakwa ataupun saksi, sebagaimana tercantum dalam pasal 166 KUHAP.
Prinsip dari pemeriksaan persidangan secara bebas termasuk ketentuan yang diatur dalam pasal 154 ayat (1) KUHAP tersebut mengaskan supaya terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan bebas, tidak dibelenggu. Walaupun terdakwa berada dalam tahanan, namun dalam sidang pengadilan terdakwa harus dihadapkan dalam keadaan bebas. Tanpa mengurangi perlunya kewaspadaan dengan jalan melakukan pengawalan yang sewajarnya dan memadai.
6. Pemeriksaan Lebih Dulu Mendengarkan Keterangan Saksi.
Sbagaimana makna yang tersirat dari pasal 160 ayat (1) huruf b, yang berbunyi: “pertama-tama didengarkan keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.” untuk menguatkan alasan mendahulukan pemeriksaan pendengaran keteranan saksi dari terdakwa. Pasal 160 ayat (1) huruf b dihubungkan dengan pasal 184 ayat (1) yang menempatkan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama sedangkan alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan diurutan terakhir.

*Sumber: Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP - Yahya Harahap

Published: By: taufik ismail - 14.00.00

Selasa, 31 Juli 2018

Praperadilan

Praperadilan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus;
1. Menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Permintaan pemeriksaan tersebut diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Permintaan pemeriksaan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
3. Ganti rugi dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Permintaan pemeriksaan tersebut diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
Tujuan Praperadilan
Tujuan dari praperadilan menurut Yahya Harahap yaitu tegaknya hukum dan perlindungan Hak Asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan dan penuntutan. Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya, karena hal tersebut merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi dari tersangka, maka tindakan yang dilakukan oleh instansi penegak hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan kepada ketentuan hukum dan undang-udang yang berlaku.
Pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan
Dalam bukunya, Yahya Harahap menuliskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan addalah:
1. Tersangka, keluarganya, atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP).
2. Penyidik, Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP).
3. Tersangka, ahliwarisnya, atau kuasanya (pasal 95 ayat (2) KUHAP).
4. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut gantu rugi (Pasal 81 KUHAP).
Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebenarnya menimbulkan beragam penafsiran dalam penerapannya; ada yang hanya menafsirkan hanya sebatas saksi korban tidak pidana atau pelapor. Selain itu ada pula yang menafsirkan secara luas tidak hanya sebatas saksi korban atau pelapor saja, melainkan masyarakat luas yang diwakili oleh LSM.
Menurut Yahya Harahap, pada dasarnya penyelesaian tindak pidana, menyangkut kepentingan umum, apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana sedemikian rupa, maka sangat layak dan proporsional untuk memberikan hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.
Sidang praperadilan hanya dipimpin oleh seorang hakim (hakim tunggal). Jika dalam tahap praperadilan tersangka dinyatakan tidak bersalah, maka tuntutan terhadap tersangka akan batal demi hukum. Namun jika praperadilan hanya memutuskan sesuai atau tidaknya tahap penangkapan dan penahanan, kasus akan tetap diproses.
Proses Persidangan
Tiga hari setelah diterimanya permintaan pemeriksaan praperadilan, hakim menetapkan hari sidang. Kemudian, hakim melakukan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan tersangka, pemohon, maupun pejabat yang berwenang. Kemudian, selambat-lambatnya tujuh hari dari mulainya persidangan, hakim harus menjatuhkan putusan praperadilan. Dan dapat diadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum, jika diajukan permohonan baru. Namun jika perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan, maka perkara prapradilan akan gugur.
Bentuk putusan praperadilan surat putusan tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun menurut Yahya Harahap bentuk putusan praperadilan, surat putusan disatukan dengan berita acara, persepsi tersebut ditarik dari dua sumber, yaitu:
1. ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf C yang menyatakan bahwa sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat, dan bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan cepat tiada lain dari putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara.
2. Ketentuan pasal 83 ayat (3) huruf a dan pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk putusan praperadilan berupa penetapan, dan bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acacra dengan isi putusan itu sendiri.
Isi dari putusan atau penetapan praperadilan secara garis besar diatur dalam pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), amar dari putusan praperadilan bisa berupa pernyataan yang berisi:
1. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
3. Diterima atau ditolaknya permintaan ganti kerugian.
4. Perintah pembebasan dari tahanan.
5. Perintah melanjutkan penyidikan atau penuntutan.
6. Besarnya ganti kerugian.
7. Berisi pernyataan pemulihan nama baik tersangka.
8. Memerintahkan segera mengembalikan sitaan.
Gugurnya praperadilan
Kemudian, perihal gugurnya praperadilan, berdasarkan putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”.
Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan. Putusan MK ini akan menyelesaian perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn. Adapun alasanyafrasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang”. Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.
Upaya Banding dan Kasasi putusan praperadilan
Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana tercantum dalam pasal 83 ayat (1) KUHAP. Namun dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP dikecualikan ada putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding, yaitu putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.
Namun, berdasarkan putusan MK Nomor: 65/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP telah memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa dan penyidik/penuntut umum dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Kemudian, Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik/penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP terdapat dua alternatif. Pertama, memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding. Atau, kedua, menghapuskan hak penyidik/penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.
Menurut Mahkamah Konstitusi, filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat adalah untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka, terdakwa, penyidik, dan penuntut umum. Karena itu pula, pemberian hak banding hanya kepada penyidik/penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 83 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945, dan dinyatakan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


Published: By: taufik ismail - 11.20.00

Kamis, 26 Juli 2018

Penahanan


Perihal penahanan , berdasarkan pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan itu diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya sesuai dengan aturan hukum.
Berdasarkan pasal 20 KUHAP yang memiliki kewenangan untuk menahan adalah Penyidik atau Penyidik Pembantu atas perintah Penyidik, penuntut Umum, Hakim.
Ada beberapa alasan untuk menahan seseorang, yaitu; alasan subjektif, alasan objektif, dan kewajiban apparat dalam nelakukan penahanan.
Alasan Subjektif menahan yaitu didasarkan atas penilaian dari penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, karena: Pertama, Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri; kedua, Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti; dan ketiga, Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya.
Alasan Objektif menahan yaitu didasarkan atas kondisi objektif tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dipandang cukup berat atau serius, sehingga diancam pidana paling lama 5 tahun atau lebih, atau kurang dari 5 tahun. Namun oleh pembuat UU, tindak pidana tersebut dianggap dapat meresahkan atau mengganggu ketentraman atau ketertiban masyarakat, seperti pembunuhan, narkoba, dan lain-lain.
Kewajiban Aparat dalam Melakukan Penahanan, yang wajib dilakukan aparat dalam melakukan penahanan, yaitu: pertama, Surat perintah penahanan atau penetapan hakim (surat tersebut harus mencantumkan identitas lengkap tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakakn atau didakwakan, serta tempat ia ditahan); kedua, tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarganya dan atau penasihat hukumnya; ketiga, jenis penahanan yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa harus dicantumkan dalam surat perintah; keempat, lamanya tersangka atau terdakwa ditahan; kelima,  Dasar hukum penahanan dan pasal yang disangkakan atau didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa; keenam, Surat perintah penahanan harus dibuat mendahului dilakukannya penahanan (tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat perintah penahanan) dengan menyebutkan secara lengkap nama pejabat yang mendapat surat perintah penahanan dan pejabat yang memberi perintah penahanan tersebut, termasuk pangkat, NRP dan jabatannya.

Bentuk Penahanan
Bentuk penahanan itu terbagi menjadi tiga, yaitu; penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), Penahanan Rumah, Penahanan Kota.
1.       Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yaitu penahanan yang dilaksanakan di dalam tempat atau Gedung yang diberi status sebagai rumah tahanan negara (Rutan).
2.       Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di siding pengadilan. Cara menghitung tahanan rumah, yaitu pengurangan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.
3.       Penahanan kota, yaitu penahanan yang dilaksanakan dikota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Cara menghitung tahanan kota, yaitu seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Apabila tersangka atau terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan kota dihitung selama 10 bulan, maka sisa lama ia menjalani masa hukuman dilembaga pemasyarakatan (Lapas) kelak jika dijatuhi hukuman selama 1 tahun dan 3 bulan atau 15 bulan, dengan perhitungannya sebagai berikut:
1/5 x 10 bulan (misalnya digenapkan menjadi 300 hari) = 60 hari atau 2 bulan.
Jadi, terdakwa sudah mempunyai kekuatan yang pasti, harus menjalani sisa hukumannya selama 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan dikurangi 2 bulan = 1 tahun dan 3 bulan lagi yang dijalani dalam tahanan.
Pengalihan jenis penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota atau sebaliknya, yang dapat dilakukan penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Lamanya Waktu Penahanan
Lamanya penahanan sudah limitatif atau terbatas, yaitu suatu jangka waktu tertentu dengan maksimal yang dapat dibebankan kepada tersangka atau terdakwa dan setelah lewat dari batas waktu penahanannya harus dikeluarkan dari dalam tahanan, demi hukum.
a.       Lamanya penahanan
-          Penahanan Penyidik paling lama 20 hari, kemudian dapat diperpanjang jaksa penuntut umum selama 40 hari, dan jika setelah 60 hari (total seluruh penahanan) belum selesai, maka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 24 KUHAP).
-          Penahanan Penuntut Umum berwenang menahan selama 20 hari, kemudian dapat diperpanjang ketua pengadilan negeri selama 30 hari, bila selama 50 hari belum selesai, maka tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum (pasal 25 KUHAP).
-          Hakim Pengadilan Negeri, berwenang menahan 30 hari, kemudian dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari, bila 90 hari belum selesai, maka tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 KUHAP).
-          Hakim pengadilan Tinggi, berwenang menahan 30 hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari, jika selama 90 hari belum selesai, maka tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 27 KUHAP).
-          Hakim Mahkamah Agung, berwenang menahan 50 hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari, bila selama 110 hari belum selesai, maka terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 28 KUHAP).
Pengecualian Penahanan
Sebagaimana diatur dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 dapat memperpanjang penahanan paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari, berdasarkan alasan:
1.   Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2.       Perkara yang sedang diperiksa diancam hukuman  Sembilan tahun atau lebih.
3.       Perpanjangan penahanan tersebut dilakukan penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai kewenangannya.
4.       Lamanya penahanan masing-masing penegak hukum;
-          Penyidik; 20 hari, 40 hari, 30 hari, 30 hari = 120 hari.
-          Penuntut Umum; 20 hari, 30 hari, 30 hari, 30 hari = 110 hari.
-          Hakim Pengadilan Negeri; 30 hari, 60 hari, 30 hari, 30 hari = 150 hari.
-          Hakim Pengadilan Tinggi; 30 hari, 60 hari, 30 hari, 30 hari = 150 hari.
-          Hakim Mahkamah Agung; 50 hari, 60 hari, 30 hari, 30 hari = 170 hari.

#Buku Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Dr. Monang Siahaan, S.H., M.H.,


Published: By: taufik ismail - 14.15.00

Selasa, 24 Juli 2018

Hukum Acara Pidana di Indonesia


Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia
a.      Zaman Penjajahan
Herziene Inlands Reglement atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) sesuai staatsblad 1941.1441, yang sebelumnya bersumber dari Inland Reglement (IR).
Inland Reglement (IR) yang dikenal juga dengan sebutan Reglemen Bumiputera dilaksanakan berdasarkan Pengumuman Pemerintah Hindia Belanda (Gubernur Jenderal) tanggal 5 April 1848 (ST 1848-16) dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1848. IR 18 kemudian disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 No. 93 tentang pemberlakuan IR dari Kerajaan Belanda terhadap daerah jajahannya disebut asas concordantie beginsel.
Inland Reglement (IR) sejak diberlakukan tanggal 1 Mei 1848 merupakan hukum acara pidana bagi golongan Indonesia, khususnya untuk seluruh Indonesia. Untuk golongan Eropa berlaku Reglement op de Strafvordering (SV).
Pengadilan bagi golongan Indonesia disebut Landraad (kini menjadi Pengadilan Negeri), Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi), juga merangkap untuk penduduk golongan Indonesia.
b.      Masa Pendudukan Jepang (1942 – 1945)
Pasal 3 Osamu Seirei (undang-undang) Nomor 1 Tahun 1942 yang berlaku mulai 7 Maret 1942 berbunyi “Semula badan-badan pemerintahan yang dulu maka hukum acara pidana yang berlaku pada masa pendudukan jepang (1942 – 1945) pada dasarnya berbeda pada masa sebelumnya, yaitu tetap berlaku HIR.
Nama pengadilan pun sempat diganti menjadi, Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri), Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), Saikoo Hooin (Mahkamah Agung).
c.       Masa Kemerdekaan RI
Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu “Segala badan-badan negara dari peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut”.
HIR (Herziene Inlands Reglement) atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) Stbl 1941.441 dan Undang-Undang No.1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9) serta semua peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan hanya yang menyangkut hukum acara pidana.
Berbagai kekurangan HIR dan Undang-Undang Nomor 1/Drt/Tahun 1951 dan peraturan lainnya dilakukan perubahan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR sehingga hukum acara pidana diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disahkan Presiden RI, Soeharto tanggal 31 Desember 1981, diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1981 dan Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

Hukum Acara Pidana
Hukum acara pidana adalah aturan mengenai penuntutan dan pemeriksaan peristiwa pidana dalam sidang di pengadilan, penuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam terminologi inggris, hukum acara pidana disebut dengan hukum prosedur pidana.
Jika dilihat dari materi atau isinya, terdiri dari hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, maka hukum itu dapat dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik. Dan jika dilihat dari fungsinya, hukum dibagi menjadi hukum materiil dan hukum formil.
Hukum materiil adalah hukum yang mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan, atau mengatur perbuatan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang cara agar hukum materiil dapat dilaksanakan dalam kenyataan, apabila perbuatan yang diatur dalam hukum materiil sudah dipenuhi.
Hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan, saksi-saksi, terdakwa, pencarian atau pengumpulan alat bukti dan barang bukti.
Pendapat ahli
Menurut para ahli, terkait hukum acara pidana, yaitu:
-          Simon berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alatnya melaksanakan haknya untuk mempidana dan menjatuhkan pidana.
-          Van Bemmelen berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah mempelajari aturan-aturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya pelanggaran UU Pidana. Atas pendapatnya itu, setidaknya harus diatur tentang hal-hal sebagai berikut;
o   Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
o   Menyidik pelaku perbuatan itu.
o   Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan jika perlu menahannya.
o   Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
o   Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
o   Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
o   Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib.
-          Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana sehingga kedua hal tersebut merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tujuan, Fungsi dan Sifat Hukum Acara Pidana
a.      Tujuan
Tujuan dari keseluruhan hukum acara pidana yaitu mencari atau menggali atau menemukan kebenaran yang sesungguhnya, serta memberikan keadilan yang setimpal baik terhadap terdakwa maupun korbannya.
Tujuan dari diterapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menentukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat.
Andi Hamzah berpendapat bahwa mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara dari hukum acara pidana, tujuan akhirnya adalah mencari ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadaan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

b.      Fungsi
J. Van Bemmelen, mengatakan terdapat tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu:
-          Mencari dan menemukan kebenaran;
-          Pemberian keputusan oleh hakim;
-          Pelaksanaan putusan.

c.       Sifat
Menurut Van Apeldoorn sifat dari hukum acara pidana adalah sebagai hukum publik dan accusatoir.
-          Hukum acara pidana merupakan hukum publik, karena mengatur kepentingan umum.
-          Hukum acara pidana bersifat accusatoir karena kedudukan pendakwa (Penuntut Umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (rechtsstrijd) dihadapan hakim yang tidak berpihak (netral). Accusatoir adalah kebalikan dari inquisitoir, yaitu hakim sendiri yang bertindak sebagai orang yang mendakwa. Jadi hakim bertindak sekaligus sebagai pendakwa, penuntut umum, dan sekaligus pengadilan (hakim).

Batas Berlakunya Hukum Acara Pidana
a.      Prinsip territorial
Ruang lingkup berlakunya hukum acara pidana (KUHAP) diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam melakukan susatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana).”
Pasal 2 KUHP tersebut menunjukkan luasnya wilayah berlakunya dalam wilayah Indonesia bagi siapa dan di mana perbuatan tersebut dilakukan. Hal tersebut termasuk prinsip teritorial. Kara “tiap orang” berarti siapapun, baik warga negara Indonesia sendiri, maupun bangsa asing dengan tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah negara Indonesia sendiri sebagai pelaku perbuatan pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia.
Tetapi dengan perkembangan hukum, pelaku perbuatan kejahatan juga dilakukan badan hukum atau korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi….” Dan pasal 3 berbunyi “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi…”.
Selain itu, masalah korporasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan badan hukum atau korporasi hanya dijatuhi hukuman denda.
b.      Prinsip Exterritorialiteit
Bangsa asing atau pihak asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tidak dipidana yang merupakan perkecualian menurut hukum internasional yang tidak boleh diganggu gugat disebut prinsip Exterritorialiteit sehingga ketentuan hukum pidana tidak dapat diterapkan kepada bangsa asing atau pihak asing yang melakukan perbuatan pidana dan hanya dapat diterapkan kepada undang-undang negaranya sendiri.
Bangsa asing atau pihak asing yang memiliki hak Exterritorialiteit, antara lain sebagai berikut.
-  Para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah.
-      Para korps diplomatik negara-negara asing, seperti ambassador dan duta istimewa.
-      Para konsul, seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul, dan agen konsul apabila memang ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak bileh diganggu gugat (immunity diplomatic) untuk para konsul negaranya masing-masing.
-   Para pasukan tantara asing dan para anak buah kapal perang asing yang ada di bawah pimpinan langsung dari komandonya, yang datang ke Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia.
-     Para wakil dan badan-badan intetrnasional, seperti para urusan perserikatan bangsa-bangsa dan palang merah internasional.
Hak Exterritorialiteit berlaku juga kepada para anggota keluarga yang mengikuti mereka bertugas, para anggota kedutaan, seperti atase, atase kehormatan, dan atase militer, berserta anggota keluarganya serta para pegawai kedutaan, seperti sekretaris, kanselir, juru Bahasa, koerier, typist, dan sopir.

#Buku Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Dr. Monang Siahaan, S.H., M.H.,
Published: By: taufik ismail - 15.24.00

 

Taufik's currently-reading book

Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno
Teori Umum Tentang Hukum dan Negara
Penemuan Hukum oleh Hakim dalam persfektif Hukum Progresif
Teknik Berargumentasi: Berpikir Sebagai Kecakapan Hidup
Diskursus Metode
A Theory of Justice
Critique of Pure Reason
Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata
Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.
Konsep Hukum


Taufik Ismail's favorite books »